(RIAUPOS.CO) -- Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Sukiman, Selasa, (6/8) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo.
Rakornas Pengendalian Karhutla tersebut dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Polhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan TNI-Polri di daerah.
Dalam Rakornas tersebut Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait kebijakan presiden nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan telah mampu menekan rasio titik panas (hotspot) dari tahun ke tahun.
Usai hadiri Rakornas, Bupati H Sukiman saat menghubungi Riau Pos, Selasa (6/8), menyebutkan, hasil Rakornas Pengendalian Karhutla bersama Presiden RI Joko Widodo, sebelumnya pemerintah daerah telah melaksanakan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kabupaten Rohul.
Itu dibuktikan, setiap tahunnya, Kabupaten Rohul sangat minim terjadinya Karhutla atau jumlah titik api dibandingkan kabupaten/kota di Riau.
Menurutnya, dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Karhutla, Pemkab Rohul bersama Polri dan TNI serta masyarakat peduli api di 16 kecamatan komitmen untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat, dampak terjadinya Karhutla serta senantiasa waspada serta menjaga daerah masing-masing dari bahaya Karhutla.
‘’Sebelum memasuki musim kemarau, Pemkab Rohul telah mengeluarkan status siaga darurat Karhutla pada Maret lalu hingga akhir Oktober mendatang. Sebelum terjadi Karhutla, kita inginkan semua stakeholder bersatu padu mencegah terjadinya Karhutla di daerahnya masing-masing,’’ tuturnya.
Mantan Dandim Inhil itu mengaku, pemerintah daerah terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan karhutla secara bertahap. Beberapa daerah rawan Karhutla seperti Bonai Darusalam, juga sudah dibangun embung yang bertujuan mempermudah pasokan air jika terjadi kebakaran di daerah rawan gambut tersebut
‘’Kita selalu mengimbau seluruh komponen masyarakat dan perusahaan perkebunan yang beroperasi di 16 kecamatan se-Rokan Hulu, untuk dapat melakukan pencegahan terjadinya karhutla. Tentunya bagi yang membuka lahan baru seperti ladang atau perkebunan, agar tidak melakukan dengan cara dibakar. Sehingga tidak memberikan dampak timbulnya kabut asap atau titik api,’’ tuturnya.
Dia meminta camat, kepala desa, aparat kepolisian, TNI dan BPBD Rohul, untuk dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik, dan bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat, jika membuka lahan pertanian dan perkebunan agar tidak melakukan dengan cara dibakar.
Menurutnya, kasus Karhutla di Rohul tahun 2018 terjadi penurunan dibandingan tahun 2017 lalu. Untuk itu, diharapkan pada tahun ini, Rohul zero titik api atau tidak terjadi Karhutla.
‘’Dengan catatan bagi masyarakat atau petani yang membuka lahan pertanian maupun perkebunan, tidak melakukan dengan cara membakar. Termasuk perusahaan, melakukan pencegahan terjadinya di lahan perkebunan maupun luar area. Jangan sampai terjadi Karhutla di lingkungan masyarakat,’’ sebutnya.
Dia berharap seluruh komponen masyarakat baik aparat kepolisian, TNI, BPBD Rohul tetap berkoodinasi dalam melakukan pencegahan Karhutla di Rohul.
Dia menambahkan, sejumlah kecamatan di Rokan Hulu yang rawan terjadinya Karhutla menjadi perhatian khusus Pemkab Rohul.
Di mana kades beserta jajarannya diminta untuk mengawal dan melarang aktivitas pembakaran sekecil apapun, sehingga memperkecil ancaman terjadinya karhutla di wilayah Rohul.(adv)
